Konsultasi hukum bidang telekomunikasi secara spesifik dibutuhkan oleh individu yang akan mendirikan usaha jasa tersebut. Karena berhubungan dengan sarana komunikasi publik, maka izin pendirian perusahaan harus melewati berbagai prosedur tertentu.
Tentu prosedur di atas akan sangat sulit jika dilakukan tanpa bantuan dari seorang konsultan khusus. Terutama yang berkaitan dengan masalah hukum sehingga pemohon bisa mendirikan usaha tanpa harus melakukan pelanggaran.
Lingkup Konsultasi Hukum Bidang Telekomunikasi yang Sering Ditangani
Secara umum, tugas seorang konsultan hukum adalah memberikan masukan terkait dengan legalitas dan sejenisnya. Khusus di bidang telekomunikasi, lingkup konsultasinya adalah seputar legalitas pendirian usaha, perizinan khusus, dan lain sebagainya.
1. Pengurusan akta mendirikan usaha
Hal pertama yang sering dikonsultasikan adalah masalah perizinan pendirian usaha. Tanpa legalitas ini, mustahil seorang calon pengusaha bisa mendirikan perusahaan secara sah dan memiliki badan hukum sesuai ketentuan undang-undang pemerintah.
Banyak pengusaha yang melakukan konsultasi hukum bidang telekomunikasi sebelum mendirikan perusahaannya. Salah satunya adalah prosedur dalam mengajukan perizinan berupa legalitas secara resmi, sehingga perusahaan bisa berdiri dan beroperasi dengan baik.
2. Pengajuan perizinan yang melibatkan lingkungan masyarakat
Prosedur selanjutnya adalah pengajuan perizinan yang terkait dengan keramaian. Salah satunya adalah melibatkan lingkungan di masyarakat sekitar lokasi perusahaan, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek dari pendirian usaha tersebut seperti dampaknya.
Untuk mendapatkan izin tersebut, pengusaha harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan di bidang hukum. Beberapa di antaranya adalah menyediakan beberapa persyaratan terkait legalitas seperti akta notaris, surat pengantar, hingga profil perusahaan.
3. Legalitas untuk mendirikan infrastruktur
Konsultasi hukum bidang telekomunikasi biasanya juga memberikan masukan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur yang menunjang kinerja perusahaan di bidang tersebut seperti tower telekomunikasi di wilayah-wilayah tertentu.
Pendirian tower komunikasi atau BTS tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memiliki regulasi serta perizinan sendiri. Terlebih jika operasionalnya juga melibatkan layanan digital berbasis OTP, tentu membutuhkan konsultasi lebih lanjut.
Tips Memilih Konsultan Hukum yang Pakar Di bidangnya
Karena konsultasi sifatnya memberikan masukan atau saran konstruktif, makan peran dari tenaga ahli sangat dibutuhkan. Tips di bawah ini bisa menjadi panduan ketika Anda sedang memilih konsultan hukum yang profesional.
1. Pastikan memiliki izin resmi sebagai konsultan hukum
Sebelum melakukan konsultasi hukum bidang telekomunikasi, pastikan pihak konsultan tersebut memiliki izin resmi. Terutama pada mereka yang statusnya memberikan layanan berupa jasa non-litigasi atau berkonsultasi di luar area pengadilan umum.
Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang (UU) Advokat Pasal 1 ayat 2 yang isinya mengatur profesi seorang konsultan hukum. Secara fisik, izin tersebut diwujudkan menjadi Kartu Tanda Pengenal Advokat.
2. Menguasai masalah hukum di bidang tertentu
Hal kedua adalah kemampuan seorang konsultan dalam menangani permasalahan terkait hukum di bidang tertentu. Karena ranahnya adalah bidang telekomunikasi, tentu ruang lingkup yang harus dikuasai adalah perizinan atau legalitas tertentu.
Melakukan konsultasi hukum bidang telekomunikasi tidak mudah jika konsultan bersangkutan tidak menguasai ranah tersebut. Oleh sebab itu, pastikan agar benar-benar memilih tenaga profesional yang ahli di bidangnya sebelum memutuskan untuk berkonsultasi.
3. Punya integritas yang bisa dipertanggungjawabkan
Integritas sangat penting karena dijadikan sebagai penopang profesionalitas bagi seorang konsultan ketika menjalankan tugasnya. Hal inilah yang sering dijadikan pertimbangan bagi seorang klien sebelum memilih tenaga profesional di bidang hukum.
Integritas juga berhubungan erat dengan kejujuran akan mempengaruhi transparansi ketika sedang memberikan konsultasi. Terutama jika terdapat permasalahan tertentu yang melibatkan instansi pemerintah, sesama pihak swasta, hingga masyarakat di sekitar usaha.
Oleh sebab itu, Anda harus benar-benar cermat dalam memilih jika memang benar-benar diperlukan. Jika tertarik, Anda bisa menggunakan jasa konsultan profesional untuk konsultasi hukum bidang telekomunikasi dengan mengunjungi https://ferdiesoethiono.com/.
